KONFLIK di tubuh Badan Kehormatan DPR terus bergulir dan berkepanjangan. Salah satu alat kelengkapan yang bertugas sebagai benteng terakhir kewibawaan dewan itu benar-benar sedang berada di pinggir jurang.
Pertikaian internal itu memanas ketika Ketua Badan Kehormatan DPR Gayus Lumbuun dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan tangkas merespons pengaduan 10 lembaga swadaya masyarakat terhadap kunjungan delapan anggota Badan Kehormatan ke Yunani yang sarat dengan penyimpangan dan pelanggaran.
Menurut surat tugas yang dikeluarkan pimpinan DPR, kunjungan kerja delapan anggota BK itu ke Yunani adalah untuk belajar tentang etika pada 23-29 Oktober 2010.
Akan tetapi, sebelum tenggat kunjungan berakhir, mereka sudah buru-buru meninggalkan Yunani pada 27 Oktober 2010. Faktanya memang tidak ada pelajaran etika yang bisa dipetik karena ekonomi Yunani sedang bangkrut justru akibat faktor penyimpangan etika.
Delapan anggota Badan Kehormatan itu lalu mempergunakan dua hari sisa masa tugas mereka untuk ngelencer ke Turki. Itulah yang kemudian memunculkan tudingan bahwa mereka telah melakukan pelanggaran etika, menyalahgunakan wewenang, dan menghambur-hamburkan uang negara.
Gayus Lumbuun menganggap delapan anggota Badan Kehormatan DPR itu telah melakukan desersi saat bertugas ke Yunani, yang menghabiskan dana negara sekitar Rp1,4 miliar. Selain meneruskan pengaduan 10 lembaga swadaya masyarakat ke Sekretariat DPR, Gayus melaporkan kasus itu ke pimpinan DPR dan pimpinan fraksi. Bahkan, dia meminta pimpinan fraksi segera mengganti delapan orang itu dari kedudukan mereka sebagai anggota Badan Kehormatan.
Namun, usulan Gayus untuk mendepak koleganya itu ditolak sejumlah fraksi. Usulan itu juga memicu perang terbuka antara Gayus dan mayoritas anggota Badan Kehormatan di media massa.
Sesungguhnya, konflik di tubuh Badan Kehormatan sudah berlangsung lama. Pada Maret lalu, misalnya, mayoritas anggota Badan Kehormatan melayangkan surat kepada pimpinan DPR, yang isinya mosi tidak percaya terhadap Gayus sebagai Ketua Badan Kehormatan.
Pemicu pertikaian, selain rebutan ruangan, Gayus dianggap bertindak otoriter. Bahkan, sebagai Ketua Badan Kehormatan, Gayus dituding nyaris tidak pernah memimpin rapat dalam setahun belakangan ini.
Akan tetapi, kendati mayoritas anggota Badan Kehormatan meminta Gayus diganti, posisinya tetap dipertahankan Fraksi PDI Perjuangan. Sebaliknya, fraksi lain juga ngotot mempertahankan anggota mereka yang duduk di jajaran Badan Kehormatan.
Berlarutnya kemelut di tubuh Badan Kehormatan kini sangat bergantung pada sikap dan kebijakan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi. Apakah mereka ingin mempertahankan ego pribadi, partai, atau institusi?
Namun, apa pun opsi yang dipilih, publik kian disadarkan bahwa keanggotaan Badan Kehormatan justru diisi mereka yang sesungguhnya telah kehilangan kehormatan.
Pertikaian internal itu memanas ketika Ketua Badan Kehormatan DPR Gayus Lumbuun dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan tangkas merespons pengaduan 10 lembaga swadaya masyarakat terhadap kunjungan delapan anggota Badan Kehormatan ke Yunani yang sarat dengan penyimpangan dan pelanggaran.
Menurut surat tugas yang dikeluarkan pimpinan DPR, kunjungan kerja delapan anggota BK itu ke Yunani adalah untuk belajar tentang etika pada 23-29 Oktober 2010.
Akan tetapi, sebelum tenggat kunjungan berakhir, mereka sudah buru-buru meninggalkan Yunani pada 27 Oktober 2010. Faktanya memang tidak ada pelajaran etika yang bisa dipetik karena ekonomi Yunani sedang bangkrut justru akibat faktor penyimpangan etika.
Delapan anggota Badan Kehormatan itu lalu mempergunakan dua hari sisa masa tugas mereka untuk ngelencer ke Turki. Itulah yang kemudian memunculkan tudingan bahwa mereka telah melakukan pelanggaran etika, menyalahgunakan wewenang, dan menghambur-hamburkan uang negara.
Gayus Lumbuun menganggap delapan anggota Badan Kehormatan DPR itu telah melakukan desersi saat bertugas ke Yunani, yang menghabiskan dana negara sekitar Rp1,4 miliar. Selain meneruskan pengaduan 10 lembaga swadaya masyarakat ke Sekretariat DPR, Gayus melaporkan kasus itu ke pimpinan DPR dan pimpinan fraksi. Bahkan, dia meminta pimpinan fraksi segera mengganti delapan orang itu dari kedudukan mereka sebagai anggota Badan Kehormatan.
Namun, usulan Gayus untuk mendepak koleganya itu ditolak sejumlah fraksi. Usulan itu juga memicu perang terbuka antara Gayus dan mayoritas anggota Badan Kehormatan di media massa.
Sesungguhnya, konflik di tubuh Badan Kehormatan sudah berlangsung lama. Pada Maret lalu, misalnya, mayoritas anggota Badan Kehormatan melayangkan surat kepada pimpinan DPR, yang isinya mosi tidak percaya terhadap Gayus sebagai Ketua Badan Kehormatan.
Pemicu pertikaian, selain rebutan ruangan, Gayus dianggap bertindak otoriter. Bahkan, sebagai Ketua Badan Kehormatan, Gayus dituding nyaris tidak pernah memimpin rapat dalam setahun belakangan ini.
Akan tetapi, kendati mayoritas anggota Badan Kehormatan meminta Gayus diganti, posisinya tetap dipertahankan Fraksi PDI Perjuangan. Sebaliknya, fraksi lain juga ngotot mempertahankan anggota mereka yang duduk di jajaran Badan Kehormatan.
Berlarutnya kemelut di tubuh Badan Kehormatan kini sangat bergantung pada sikap dan kebijakan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi. Apakah mereka ingin mempertahankan ego pribadi, partai, atau institusi?
Namun, apa pun opsi yang dipilih, publik kian disadarkan bahwa keanggotaan Badan Kehormatan justru diisi mereka yang sesungguhnya telah kehilangan kehormatan.
Source : Editorial MI (25 November 2010)
No comments:
Post a Comment